peraturan provinsi. Lampiran III diubah. peraturan provinsi

Dokumen ini berisi tentang kriteria, klasifikasi, dan daftar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. STATUS PERATURAN. T. Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten dan 4 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Manado. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021. : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. peraturan gubernur kalimantan barat nomor 17 tahun 2019 tentang peraturan gubernur kalimantan barat nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 111 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis taman hutan raya pandan puloh provinsi6. PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 – 2038 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI MALUKU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. Tuesday, May 18, 2021 - 00:00 to Friday, June 4, 2021 - 00:00. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Produk Hukum Lainnya yang Sejenis. Peraturan Daerah mengantur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan Bab. 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan. ABSTRAK: Bahwa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sebagai Landasan, Arah, Dan Prioritas Pembangunan Secara Menyeluruh Yang Dilakukan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat Yang Maju Dan Sejahtera, Telah Ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU . PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. 9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Permendagri No. pdf Lihat Abstrak Diunduh Sebanyak: 1762: QR Code: Sosial Media Link:Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 7-2037 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kententuan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas,. E. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Asas BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal. 25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9. Peraturan Perundang-undangan. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Permendagri No. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang -1-PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Menimbang : a. Dilihat 43 kali. Dan yang penting juga digarisbawahi, pada Ayat 3 Pasal 75 tertulis, ‘(peraturan daerah khusus) perdasus dan peraturan daerah provinsi (perdasi) yang melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan’. atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN LAINNYA. T. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025. Judul. 28 Apr 2023. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya. U. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN BARAT MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di. d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Maluku: teu badan: Pemerintah Provinsi Maluku: permrakarsa:- Unduh 15 January 2013. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah. U. 4. Tipe Dokumen. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Pasal 18 Ayat (60) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) 47 / 2002. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Rencana Aksi Daerah Bab V Kerja Sama Bab VI Pelaporan, Pemantauan dan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara sudah tidak efektif, sehingga perlu. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN. Terdiri dari 48 Pasal, 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Penumbuhkembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi, Pembinaan Penumbuhkembangan Perpustakaan Di Daerah Provinsi, Kelembagaan Non Struktural, Kerja Sama, Sinergitas Dan Kemitraan, Sistem Informasi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Tipe Dokumen. Nomor. Keputusan Bupati / Walikota. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. keputusan gubernur jawa timur nomor 188/117/kpts/013/2022 tentang tim penyusun rancangan peraturan daerah provinsi jawa timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa timur tahun anggaran 2021 Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud adalah Perda Provinsi, bukan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 14. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 21 May 2021: Tanggal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangABSTRAK: • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa sesuai perkembangan peraturan perundang- undangan. Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. pdf: Abstrak: abstrak-2019pd00320014. Hak dan Kewajiban 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah yaitu tentang ketentuan umum, kewenangan Gubernur, Ruang lingkup penetapan baku mutu air limbah, kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, penanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kewajiban Gubernur, sanksi administrasi. Tipe Dokumen. Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan. Naskah Akademik. 30, bd. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 1967: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Peraturan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengesahan, Pemecatan Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa/desapradja, Serta Alat Kelengkapan Desa/desapraja Lainnya Di Propinsi Jawa Barat:15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan335. 4. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI. Pada tahun 2022, Direktorat Perlindungan Perkebunan kembali mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu. Peraturan Gubernur. Download: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 PDF. Peraturan Daerah Provinsi: Nomor: 2 Tahun 2021: Judul: RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041: Tanggal Ditetapkan: 22 Apr 2021: Tanggal Diundangkan: 22 Apr 2021: Abstraksi: Tampilkan Abstrak Bahasa: Indonesia: Sumber: Keterangan Status. ABSTRAK: Untuk melaksanakal ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu. 28 Agustus 2023. bahwa untuk penguatan regulasi dalam pelaksanaan. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara tahun anggaran 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera utara, menimbang : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tanggal 23 September 1964 merupakan tanggal pembentukan. 2023. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernu Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Maluku Utara Mengingat : 1. LD PROVINSI BALI 2023 (1) : 11 Hlm NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1-43/2023) Urusan Pemerintahan: Lingkungan Hidup : Bidang Hukum:-Bahasa: INDONESIA: Pemrakarsa: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali: Penandatangan: WAYAN KOSTER: Dokumen. b. Organisasi 7. Peraturan ini tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan isi sebagai berikut: RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut. Menimbang : a. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Kendari. Diundangkan. Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah; 168 IV. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. 5. rancangan peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor . bahwa berdasarkan peraturan gubernur nomor 196 tahun 20159. 14. Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam pendanaan bersumber dari. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terb atas dan tidak terperbaharui yang harus. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya. No. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah serta untuk memberikan insentif serta rasa keadilan bagi masyarakat perlu dilakukan penyesuaian pengenaan dan tarif Pajak dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemrintahan Daerah; 20. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintih, Periu mengatur beberapa. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022 Tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024. Pcraturan Daerab Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2011; 25. PP No. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2021 . PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042. Bentuk Peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 20. Dilihat 1342 kali. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Baru. E. Peraturan Daerah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG . Peraturan Perundang-undangan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. bahwa untuk meningkatkan. 4. 35, 15 HLM. 3 Tahun 2022. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 11. Instruksi Presiden. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi; Mengingat : 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Judul/Subjek. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; target indeks kualitas lingkungan hidup; koordinasi dan kerjasama; partisipasi masyarakat; monitoring dan pelaporan; jangka waktu; dan pembiayaan. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) diubah sebagai berikut : 1. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. Perda No. Terdiri dari 35 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kebijakan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan Pengembangan Pesantren, Koordinasi Dan Komunikasi, Partisipasi Masyarakat,. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. ABSTRAK: a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. U. : PERDA. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020. c. DETAIL PERATURAN. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. 4 Tahun 2007. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Banten ( Lembar an Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembar an Daerah Provinsi Banten Nomor 41 ) Sepanjang tidak mengatur Perangkat Daera h Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; c. PERDA NO. Tipe Dokumen. bahwa desa adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa: [1] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,. Provinsi adalah Provinsi Bali. 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Ayat 4, disebutkan ‘Dalam hal perdasus. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S. 1. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-3/PJ/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. , M. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. 6. Pada perubahan ketentuan Pasal 76 UU nomor 2 tahun 2021, disebutkan pada Ayat (1) ‘Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. Periode Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, merupakan waktu yang tepat menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 bersamaan dengan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun. 38. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yakni ketentuan Pasal 8 angka 3, angka 7, angka 17, dan ketentuan Pasal 9 angka 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 3. Mengubah ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali: a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal5. TENTANG DATABASE PERATURAN. PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 174 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3. 12. 18. Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Lihat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. jumlah 8 halaman + lampiran 1 halaman. Nomor. CATATAN: Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di suatu provinsi dengan persetujuan bersama gubernur di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT: Unduh Dokumen: 2022pd00320009. bahwa arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023.